Selasa, 24 September 2013

SASARAN KERJA PNS (SKP) GANTIKAN DP-3 PNS

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979.
Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3-PNS dirasa telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. DP3-PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.
Penilaian DP3-PNS, lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behavior) terfokus pada pembentukan karakter individu dengan menggunakan kriteria behavioral, belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas (end result) dan pengembangan pemanfaatan potensi.
Beberapa tinjauan terkait dengan implementasi DP-3 PNS selama ini, proses penilaian lebih bersifat rahasia, sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka. Selain itu, pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada target goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses penilaian cenderung terjadi bias dan bersifat subyektif (terlalu pelit/murah), nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk menghindari nilai amat baik atau kurang, apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai sedang atau kurang. Dalam hal Atasan langsung sebagai pejabat penilai, ia hanya sekedar menilai, belum/tidak memberi klarifikasi hasil penilaian dan tidak lanjut penilaian.
Maka, setelah dilakukan proses kajian yang panjang dan mendalam mengenai DP-3 PNS, maka durumuskan metode baru dalam melihat kinerja PNS melalui pendekatan metode SKP (Sasaran Kerja PNS). Melalui metode ini, Penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu SKP dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian unsur SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 %.

Diharapkan pada tahun 2012 nanti BKN telah menggunakan sistem SKP ini dalam penilaian kinerja pegawai.
Penilaian SKP meliputi aspek-aspek: Kuantitas, Kualitas, Waktu, dan/atau Biaya. Sementara Penilaian perlaku kerja meliputi unsur: Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.
( Contoh blanko isian SKP sebagai pengganti DP3 yang baru )
Selain melakukan Kegiatan Tugas Jabatan yang sudah menjadi tugas dan fungsi, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait dengan jabatan, maka dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan/ pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.
Selain tugas tambahan, PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok jabatan, hasilnya juga dapat dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. (Rdl)
  sumber berita (http://www.bkn.go.id/)

Kunjungan Pokjawas Kota Cilegon Ke Magetan Jawa Timur

Kunjungan Pokjawas Kota cilegon ke Pokjawas Kab.Magetan dalam rangka study banding guna meningkat mutu kinerja Kepengawasan khususnya di lingkungan Pendidikan Madrasah di Kota Cilegon, tampak dalam gambar perwakilan Pengawas Kota Cilegon ( Bpk. Drs.H.Afini Murtado,M.Si.) kedua dari kiri tengah bercakap-cakap dengan para pejabat lingkungan Kementerian Kabupaten Magetan sebelum menyampaikan sambutan atas nama Pokjawas Kota Cilegon.

Suasana Pertemuan Para Pengawas Kota Cilegon dengan Pengawas pengawas dari Kabupaten Magetan di Aula Kementerian Agama Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur.

Minggu, 15 September 2013

Mengenal Lebih Dekat SMP Terbuk

Jakarta -- SMP Terbuka merupakan satu alternatif subsistem pendidikan formal yang menerapkan prinsip pembelajaran secara mandiri. Yaitu belajar dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain dan menggunakan modul sebagai bahan ajar utama.
Mengapa SMP Terbuka?
Wilayah Indonesia sangat luas, dan sebagian wilayahnya memiliki kondisi geografis yang sulit. Kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang masih lemah dan berbagai faktor, berakibat pada keterbatasan bagi anak-anak usia 13-18 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan. Melalui SMP terbuka ini, mereka dapat memperoleh layanan pendidikan yang diperlukan.
SMP Terbuka bertujuan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak-anak lulusan SD/MI atau sederajat yang tidak dapat mengikuti pendidikan SMP Reguler karena berbagai hambatan yang dihadapinya. SMP Terbuka memiliki satu atau lebih tempat Kegiatan Belajar (TKB) dan dalam operasionalnya menginduk pada SMP Negeri.
TKB yang dikelola langsung oleh SMP Induk disebut TKB Reguler, sedangkan TKB yang dikelola oleh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan disebut TKB Mandiri (TKBM). Dengan konsep belajar mandiri, peserta didik tidak harus setiap hari balajar di SMP Induknya. Selama 3 atau 4 atau 5 hari mereka belajar di TKB masing-masing. Sedangkan 3 atau 2 atau 1 hari mereka belajar di SMP Induknya. Waktu belajar mereka bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik, biasanya dilakukan pada siang hingga sore hari karena pada umumnya peserta didik bekerja membantu orang tua pada pagi harinya.
Sumber belajar utama peserta didik SMP Terbuka adalah berupa modul. Bahan ajar lainnya seperti LKS, buku paket, VCD pembelajaran, dan lainnya juga digunakan peserta didik dalam belajar. Pelaksanaan pembelajaran di TKB peserta didik dibimbing oleh guru pamong, sedangkan pembelajaran di SMP induk dibimbing oleh guru bina pada sekolah induk.
SMP Terbuka yang mandiri dan berkualitas, mutu lulusannya sama dengan lulusan SMP reguler. Sedangkan misinya adalah melayani anak-anak lulusan SD/MI yang berusia 13-18 tahun yang tidak dapat mengikuti pendidikan di SMP Reguler.
Lulusan SMP Terbuka sama dengan lulusan SMP reguler, dengan menerima Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP. Hal ini berarti bahwa lulusan SMP Terbuka mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan lulusan SMP reguler.
Sejak terselenggaranya SMP Terbuka pada tahun 1979, semua peserta didik yang belajar di SMP Terbuka tidak dipungut biaya. Pemerintah melalui Kemdikbud menyalurkan dana opersional untuk SMP Terbuka melalui mekanisme BOS, dan tambahan subsidi penyelenggaraan program pendidikan keterampilan. Tujuannya, untuk memberikan bekal keterampilan bagi setiap peserta didik SMP Terbuka agar setelah lulus dan tidak melanjutkan pendidikannya dapat memanfaatkannya dalam kehidupan di masyarakat.
Pengembangan SMP Terbuka dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diorientasikan untuk mensosialisasikan, membina, meningkatkan mutu, dan mengembangkan kelembagaan SMP Terbuka. Program yang memiliki nilai strategis dalam sosialisasi dan pengembangan SMP Terbuka adalah kegiatan Lomba Motivasi Belajar Mandiri  (LOMOJARI). Kegiatan seperti ini sudah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Ditjen Pendidikan Dasar dengan tujuan  untuk mensosialisasikan SMP Terbuka ini kepada masyarakat, mendorong peserta didik SMP Terbuka lebih tekun belajar, dapat meningkatkan mutu pembelajaran, memberikan bekal keterampilan kepada anak didik.
Sehingga setelah tamat sekurang-kurangnya mereka diharapkan mampu menolong dirinya sendiri untuk menopang keperluan  hidupnya. Sedangkan dalam pengembangan di luar negeri adalah membuka SMP Terbuka (Community Learning Center-SMP Terbuka) seperti di wilayah Sabah, Malaysia dan di Tuppi dan Laensasi, Davao Mindanao, Filipina.
Penanggungjawab adalah Dinas Pendidikan Prov, Kab/Kota dan Kepala SMP Induk. Sedangkan mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah penetapan surat keputusan dan petunjuk teknis PPDB SMP Terbuka oleh Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota, Penyiapan formulir pendaftaran dan administrasi PPDB SMP Terbuka dan sosialisasi ke SD/MI mejelang ujian akhir SD/MI. Sedangkan tempat pendaftaran peserta didik baru untuk SMP Terbuka di SMP Induk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran dilakukan oleh panitia pendaftaran atas nama kepala sekolah. (MS/Dit.SMP). (MS)

Kamis, 14 Maret 2013

Jangan Ada Diskriminasi Pendidikan

 
Dirjen Pendis: Jangan Ada Diskriminasi Pendidikan
Jakarta (Pinmas)—Dirjen Pendidikan Islam, Nur Syam, menegaskan tidak boleh ada diskriminasi pendidikan antara lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Jangan ada diskriminasi pendidikan, termasuk terhadap madrasah,” tegas Nur Syam.
Penagasan ini disampaikan Nur Syam ketika menemui utusan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) yang berdemo di depan Gedung Kementerian Agama, Kamis(07/03). Peserta demo ditemui langsung oleh Nur Syam yang didampingi Sesditjen Pendis, Kamaruddin Amin. Turut hadir juga Kepala Biro
Kepegawaian, Mahsusi.
Setidaknya ada 3 (tiga) persoalan yang disampaikan PGSI dan disampaikan langsung oleh ketua asosiasi, Muhammad Fatah. Pertama, persoalan inpassing. Menurut Fatah, banyak guru-guru yang belum di-inpassing, padahal sudah lulus sertifikasi. Akibatnya, tunjangan profesi yang
diberikan belum disesuaikan besarannya atau masih dipukul rata.
Kedua, persoalan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS sangat penting bagi guru-guru madrasah. Namun, sudah 3 (tiga) bulan ini, guru-guru madrasah belum menerimanya. “Bagi kebanyakan guru-guru madrasah, dana BOS ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup,” kata Fatah.
Ketiga, perekrutan PNS pada masing-masing daerah tidak merata. Bagi siapa
yang dekat dengan yang memiliki wewenang, maka dia-lah yang akan diangkat.
“Itu semua jauh dari kata adil,” duga Fatah.
Merespon persoalan yang diajukan, Nur Syam menjelaskan bahwa masalah inpassing merupakan kewenangan Kemendikbud. Termsuk juga masalah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga pendidikan (NUPTK) dan Nomor Registrasi Guru (NRG) adalah urusan Kemendikbud.
Terkait hal itu, Kemenag akan terus mengusulkan dan mendorong kepada Kemendikbud agar proses-proses yang menyangkut guru madrasah dan kewenangannya ada di sana, bisa segera diselesaikan.
“Kami tak akan berhenti berusaha untuk menyetarakan kita (madrasah dan guru) semua. Bukti konkrit yang sudah kita lakukan adalah membentuk Panja Madrasah dan Panja Pesantren” kata Nur Syam.
Mengenai BOS, Nur Syam mengaku prihatin dengan anggaran yang masih dibintang. “Terkait urusan BOS, kami pun sedih, karena bintang belum juga berguguran, sampai hari ini. Akibatnya anggaran belum bisa dicairkan,” kata Nur Syam.
Disinggung masalah penerimaan CPNS, Kabiro Kepegawaian menjelaskan, sistem rekruitmen CPNS Kementerian Agama sudah menggunakan standari ISO. “Sistem perekrutan PNS tahun ini, sudah menggunakan standar ISO. Jadi kita lakukan perekrutan secara terbuka. Ibu/Bapak dapat memantaunya dalam website kami,” ujar Mahsusi.(roes)
Disalin dari Dirjen Pendis Kemenag RI

Jumat, 08 Maret 2013


Kami atas nama Keluarga besar Kelompok Kerja Pengawas Kementerian Agama Kota Cilegon mengucapkan Selamat dan sukses atas dilantiknya beberapa Pejabat di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Propinsi Banten, mudah-mudahan dapat membawa kemajuan dan peningkatan kwalitas kinerja Kementerian Agama Propinsi Banten di seluruh bidang.
Hal-hal lain tentang siapa dan jabatan apa yang dilantik kita tunggu informasi selengkapnya dari Kementerian Agama Propinsi Banten.

Kamis, 21 Februari 2013



Ketua POKJAWAS Kementerian Agama Kota Cilegon H.M. Sholeh,S.Ag. MPd. pada acara arisan pengawas sekaligus acara tasyakuran kantor baru Pokjawas mengucapkan Selamat Bekerja dan Berprestasi kepada seluruh pengawas anggota Pokjawas Kementerian Agama Kota Cilegon, semoga dengan suasana kantor yang baru para pengawas dapat bekerja secara maksimal dan bermutu.

Ketua Pokjawas H.M. Sholeh,S.Ag. MPd. menerima potongan tumpeng dari Kasi Umum H.Dedy SE. tanda dimulainya acara makan-makan pada acara arisan dan tasyakuran kantor baru Pokjawas.





Rabu, 30 Januari 2013


Ass wr. wb Rekan-rekan guru yang saya hormati, posting kali ini saya ingin membedah PERMENEGPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA (sebagai Penyempurnaan Permen Menpan Nomor 84 Tahun 1993.Hal ini penting sekali buat kita semua sebagai acuan kita dalam bekerja sebagai tenaga pendidik.
Mari Kita Pahami komposisi PERMENEGPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 step by step agar mudah dipahami dan bisa kilaksanakan dengan baik.
Peraturan baru ini, terdiri dari 13 Bab dan 47 pasal, secara keseluruhan peraturan ini mengandung semangat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru yang selanjutnya akan menjadikan guru sebagai pekerjaan profesional yang dibingkai oleh kaidah-kaidah profesi yang standar. Berikut ini adalah outline dari peraturan tersebut.
DAFTAR ISI
BAB I = Ketentuan Umum
BAB II = Rumpun jabatan, jenis guru, kedudukan dan tugas utama
BAB III = Kewajiban, tanggung jawab dan wewenang
BAB IV = Instansi pembina dan tugas instansi pembina
BAB V = Unsur dan sub-unsur kegiatan
BAB VI = Jenjang jabatan dan pangkat
BAB VII = Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai
BAB VIII= Penilaian dan penetapan angka kredit
BAB IX = Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru
BAB X = Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional guru
BAB XI = Sanksi
BAB XII = Ketentuan peralihan
BAB XIII= Penutup

Apa sebetulnya yang harus kita sikapi dengan PERMENEGPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 ini?
Dalam peraturan ini seorang guru diwajibkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

I. KOMPETENSI PEDAGOGI
1. Mengenal karakteristik anak didik
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
3. Pengembangan kurikulum
4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik
5. Memahami dan mengembangkan potensi
6. Komunikasi dengan peserta didik
7. Penilaian dan evaluasi

II, KOMPETENSI KEPRIBADIAN
8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan
10.Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru

III.KOMPETENSI SOSIAL
11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif
12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat

IV. KOMPETENSI PROFESIONAL
13. Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
14. Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif


Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan objek penilaian dalam Penilaian Kinerja Guru (PKG)
Oke Sobat sampai disini dulu bedah Permen Kita, Insya Allah kita lanjutkan pada session berikutnya.
Wasssalam



PENDAFTARAN CPNS NASIONAL TH 2013