Selasa, 16 Desember 2014

Pembinaan Aparatur Sipil Negara

Pembinaan Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Wilayah Propinsi Banten dihadiri oleh Menteri Agama Bpk. H. Lukman Hakim Saefudin.
Pembinaan dilaksanakan di ruang aula Kanwil Kementerian Agama Propinsi Banten dan diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se Provinsi Banten juga Kepala KUA, Kepala Madrasah Negeri tingkat MI, MTs dan MA, para Pengawas dan juga Penyuluh se Provinsi Banten.
Pada sesi pertanyaan Menteri Agama menjawab tentang Kurikulum 2013, bahwa Kementerian Agama terus melanjutkan Kurikulum 2013 khusus pada Mata Pelajaran Agama ( Aqidah Akhlak, Qur'an Hadits, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam ) dan Bahasa Arab sedangkan untuk mata Pelajaran Umum yang diajarkan di MI, MTS dan MA menunggu Keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nasional.

Selasa, 09 Desember 2014

KEPUTUSAN MENDIKBUD TENTANG KEBERLANJUTAN KURIKULUM 2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan secara resmi menghentikan kurikulum 2013 setelah memperhatikan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum, selanjutnya Mulai semester genap 2014/2015, sekolah boleh kembali menggunakan KTSP.
Mungkin ini tindakan yang tepat disaat sebagian guru banyak yang belum faham utuk mengisi nilai raport versi kurikulum 2013. 
Untuk lebih jelasnya tentang kelanjutan Kurikulum 2013 yang unik dan rumit silahkan kunjungi http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/siaranpers/3591

Selasa, 24 September 2013

SASARAN KERJA PNS (SKP) GANTIKAN DP-3 PNS

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979.
Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3-PNS dirasa telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. DP3-PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.